Copy paste

*PENGHUNI KPK BUKAN BERASAL DARI ALAM MALAKUT/MALAIKAT*

Beberapa hari ini mulai santer lagi terkait isu perlemahan KPK. Beberapa media yg memang Pendukung Setia KPK meskipun isi pemberitaannya terkesan jauh dr obyektif, ramai di share lg dimana-mana.

PERLEMAHAN KPK dan juga terkait *BUKU MERAH YANG ISINYA  DIDUGA  ADA MENYEBUT PETINGGI POLRI YANG MENERIMA SEJUMLAH ALIRAN DANA HARAM*.

Kalau dulu, saat merebak konflik yang terkenal dgn sebutan *CICAK vs BUAYA 1 & 2*, silent majority pasti akan mendukung KPK dan siap menjadi bamper KPK termasuk saya pribadi selaku penulis.

Tapi bersama bergulirnya waktu, serta berdasarkan berbagai parameter yg terukur serta rasional, kini silent majority malah menyangsikan kesungguhan KPK dalam komitmen memberantas korupsi. *JANGAN - JANGAN HANYA DIJADIKAN ALAT POLITIK UNTUK MENDUKUNG AMBISI SESEORANG ATAU MEMPERJUANGKAN KEPENTINGAN PARA MALAIKAT YANG ADA DI KPK ITU SENDIRI.*

Video briefing sebelum ada demo, isu ada Sang Maha Kuasa di tubuh KPK yg membentuk sistem sendiri agar KPK tunduk di bawah kendali nya. Laporan terhadap seorang Gubernur aktif tidak di gubris KPK atau mantan ketua KPK, *AS*, yg mencoba manfaatkan penyadapan untuk meraih posisi wapres tahun 2014. Belum lagi kasus kriminal penyidik KPK yg menyebabkan korban tak pernah di selesaikan ke ranah hukum serta petinggi KPK diisukan terlibat suap dll ibarat penyakit panu atau kurap yg sdh sangat mencolok mata dan menjijikan bagi yang melihatnya.

Sukses kinerja suatu institusi pasti punya parameter yang jelas. Kalau KPK sebagai lembaga anti rasuah haruslah berdasarkan pencapaian menyelamatkan uang negara ke kas negara kembali.

Dalam laporan 'Capaian dan Kinerja KPK Tahun 2018' yang dilansir website resmi KPK misalnya, tertulis pada 2018, KPK melakukan sebanyak 28 OTT atau yang terbanyak sepanjang sejarah berdirinya lembaga tersebut, dengan penyelamatan uang negara sebesar Rp 500 miliar. Sementara anggaran yang diserap KPK di tahun yang sama, lebih besar dari uang negara yang diselamatkan yakni Rp 744,7 miliar. 😁😁 *Menyelamatkan 500 M pakai biaya 744,7 M* 🤭 *TEKOR*

Sementara penyelamatan uang negara oleh Polri dari *kasus korupsi jauh lebih tinggi dari KPK, yakni Rp 2,3 triliun pada 2018*. Kemudian di tahun yang sama, Kejaksaan menyelamatkan Rp 326 miliar.

Lihat kasus besar yang ditangani KPK, banyak yang mandek.. Contoh :
1. *Kasus Bank Century*.
2. *Kasus BLBI.*
3. *Kasus E-KTP Markus Nari*.
4. *Kasus TPPU Tubagus Chaeri Wardana (Wawan)*
5. *Kasus Eks Dirut Pelindo II RJ Lino*.
6. *Kasus PT Garuda Indonesia*
7. Kasus - kasus lain yg menguap tanpa kelanjutan.

*Bisakah kita berbangga dengan data KPK ini?*

Kalau ingin pembanding institusi Anti Korupsi di Negara lain dgn KPK di Indonesia, coba simak link ini. Biar paham.

https://kabar24.bisnis.com/read/20191006/16/1155836/jelang-17-tahun-kpk-ini-capaian-dan-perbandingan-dengan-lembaga-sejenis-di-dunia

Dari info mancanegara, membuat kita sadar bahwa KPK jauh dr yang diharapkan. Padahal masyarakat Indonesia awalnya berharap banyak dgn institusi ini. Ternyata jauh panggang dari api.

Bisa terbaca galaunya Presiden RI,  Jokowi, saat melihat kinerja KPK yg harusnya bisa mendukung kerja Beliau membasmi korupsi tapi hanya mampu OTT dgn bukti rupiah tak sesuai anggaran yg dikeluarkan buat KPK.

Pak Presiden harus mampu mengembalikan marwah KPK sebagai anti rasuah yang handal dgn membersihkan oknum bermasalah dalam tubuh institusi ini sehingga korupsi yg sudah mengurat akar bisa kikis habis. Juga terkait adanya isu *penguasa Tali-ban,  Tali-rafia atau Tali-kolor* harus tuntas biar kinerja KPK jadi optimal kembali.

Payakumbuh, 18 Oktober 2019
By: Faizhaqan Tedy Alharsah